nusakini.com - Jakarta, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin meminta pimpinan KPK bersama-sama dengan pimpinan kementerian dan lembaga segera menyusun dan mempersiapkan aksi-aksi pencegahan korupsi yang lebih spesifik, lebih fokus, dan menyasar sektor-sektor yang lebih strategis lagi. Hal ini penting dilakukan karena korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bersifat sistemik dan menghambat efektivitas mobilisasi dan alokasi sumber daya pembangunan.

“Saya juga minta kepada Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan kepala lembaga untuk lebih intensif memfasilitasi dan mendampingi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi-aksi pencegahan korupsi,” pesannya saat menghadiri acara Penutupan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) melalui video conference di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Rabu (26/08/2020). 

Lebih lanjut, secara khusus Wapres meminta Kementerian PAN dan RB agar memastikan Aksi Stranas PK menyasar kepada perubahan mendasar manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), struktur birokrasi yang lentur, responsif dan efisien. Sementara Kementerian Dalam Negeri diminta membangun mekanisme pengawasan dan pendampingan pelaksanaan aksi Stranas PK di daerah. 

“Persempit ruang gerak dan celah korupsi, terutama bagi kepala daerah,” intruksinya. 

• Wapres: Baiknya Menteri yang Maju Capres-cawapres Mundur
• Soal Ucapan 'Amin' ketika Salat, Wapres Bilang Begini
• PROF DR. (HC) KH. MA' RUF AMIN : Meski krisis ekonomi, Sulsel Justru Tumbuh Impresif di Atas 7%
• Wapres: Dosen Agama adalah Garda Terdepan Cegah Radikalisme
• Pimpin Rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Esktrem, Ini Pesan Wapres

Di samping itu, Wapres juga meminta kepada Kementerian PPN/Bappenas, sebagaimana tugasnya, agar lebih responsif dalam memastikan aksi pencegahan korupsi telah diakomodasi dalam perencanaan dan penganggaran program-program Pemerintah. Selanjutnya, Kantor Staf Presiden dimintanya untuk senantiasa memastikan program prioritas Presiden dijaga, dijalankan, dan diperkuat. 

“Peran BPKP dan Kementerian Keuangan juga penting dihadirkan untuk mengakselerasi pencapaian target Stranas PK,” tegasnya.

Perlu Transformasi Governansi Publik

Di forum yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada pagi harinya ini, guna mendukung aksi pencegahan korupsi, Wapres meminta birokrasi hadir dengan DNA baru yang lebih inovatif, adaptif, dan responsif. Oleh sebab itu, transformasi governansi publik harus dilakukan secara sistematis dan terukur. 

“Hal ini sangat diperlukan untuk membentuk birokrasi menuju Indonesia Maju. Transformasi budaya dibutuhkan untuk merubah mindset yang menciptakan budaya anti korupsi dan budaya kinerja,” jelasnya. 

Dengan demikian, kata Wapres, transformasi struktural diperlukan untuk membangun organisasi berbasis kinerja dan standarisasi ASN. Selain itu, transformasi digital juga diperlukan untuk menciptakan digitalisasi administrasi secara komperehensif (e-government), menyusun Satu Data Indonesia, dan membentuk Pusat Data Nasional. 

“Sedangkan reformasi regulasi dibutuhkan untuk mendukung kepastian berjalannya seluruh program reformasi birokrasi melalui deregulasi dan reregulasi kebijakan,” pungkasnya. (swp)